Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan rujukan formal utama disamping rujukan teknis yang relevan. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diharapkan mampu mensinergikan penyusunan dokumen perencanaan partisipatif PNPM Mandiri dengan dokumen musrenbangkel, untuk diteruskan ke musrenbang di tingkat lebih lanjut.